Pemilihan Langsung, masih perlukah untuk dipertahankan?

 

Semenjak tahun 2004, dalam pemilihan presiden, Indonesia telah menganut sistem pemilihan secara langsung baik itu pemilihan Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, bahkan sampai pada pemilihan ketua suatu organisasi pun memakai prinsip pemilihan secara langsung.

Secara kasat mata tidak ada yang salah dengan pemilihan langsung, dimana setiap orang diberi hak pilih untuk menentukan siapakah yang mereka inginkan untuk menjadi pemimpin dalam jangka waktu tertentu. Jelas, tidak hanya orang awam orang, gubernur sekalipun akan senang dengan peraturan ini. Tapi apakah, sistem yang dianut ini sudah benar atau belum?

Saya ingin mengutarakan pendapat tentang hal ini. Sejak tahun 2004, saya tidak pernah setuju dengan sistem pemilihan langsung di Indonesia. Alasannya Cuma satu, “Apakah si pemilih cudah cukup tahu dengan orang yg mereka pilih?”

Contoh kasusnya seperti ini, misalkan seorang nenek yang berada di pelosok. Darimanakah si nenek bisa mendapat info tentang calon pemimpinnya. Jangankan untuk nonton TV, makan 2kali sehari pun sudah cukup susah untuk memenuhinya. Jangankan si nenek, orang yang berintelektual sekelas mahasiswa pun belum tentu tahu dengan pemimpin mana yang punya kapasitas lebih baik. Pada akhirnya si nenek akan memilih orang di kertas suara yang memiliki rupa lebih jumawa, lebih gagah, dan lebih tegap di banding yang lainnya. Padahal belum tentu gagah juga isi otaknya.

Selanjutnya, saya coba melihat jauh kebelakang, bagaimanakah sistem pemilihan pemimpin di zaman rasulullah.

Dalam sejarah Islam dikenal berbagai mekanisme penetapan kepala negara, yakni pada masa Khulafaur Rasyidin; Abu Bakar ditetapkan berdasarkan pemilihan dengan musyawara terbuka, Umar ibn Khattab ditetapkan berdasarkan penunjukan kepala negara terdahulunya, Usman ibn Affan ditetapkan berdasarkan pemilihan dalam suatu dewan formatur, dan Ali ibn Abi Thalib ditetapkan berdasarkan pemilihan musyawarah dalam pertemuan terbuka

1.      Khalifah Abu Bakar

Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat belum lagi jenazahnya dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai kota Bani Sai’dah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Anshar, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun, dengan semangat yang tinggi, akhirnya, Abu Bakar terpilih. Rupanya, semangat keagamaan Abu Bakar mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam

 

2.      Khalifah Umar ibn Khattab

Ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, beliau bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar sebagai gantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam.

 

3.      Usman Ibn Affan

Untuk menentukan penggantinya, Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan Abu Bakar. Dia menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang di antaranya menjadi khalifah. Enam orang tersebut adalah Usman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa’ad ibn Abi Waqqas, dan Abdurrahman ibn Auf. Setelah Umar wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Usman sebagai khalifah, melaui persaingan yang agak ketat dengan Ali ibn Abi Thalib

 

4.      Ali ibn Abi Thalib

Setelah Usman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali ibn Abi Thalib sebagai khalifah. Ali memerintah hanya enam tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikitpun pada pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Setelah menduduki jabatan khalifah, Ali memecat gubernur yang diangkat oleh Usman. Dia yakin pemberotakan-pemberontakan terjadi karena keteledoran mereka. Dia juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Usman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada Negara, dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah diterapkan Umar.

 

Dari uraian diatas, sewaktu jaman rasulullah tidak pernah diterapkan sistem pemilihan langsung tersebut. Jadi, apakah sistem ini masih harus dipertahankan?

About these ads

About adi.inul

bukan siapa2,, hanya mencoba berubah untuk jadi lebih baik

Posted on March 26, 2012, in corat-coret g penting. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: